Tampilkan postingan dengan label Voice Of Koteka. Tampilkan semua postingan

Minggu, 22 Juni 2014

Voice of Koteka Papua - Koteka Aset Budaya Papua

Koteka Aset Budaya Papua

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan nilai nilai budayanya itu terbukti dengan banyaknya kepulauan yang terbentang dari sabang samap merauke, disetiap pulau didiami oleh beraneka suku bangsa dari mulai suku dayak, sunda dan banyak lagi lainnya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai salah satu kebudayaan yang terdapat di negara kita salah satunya kebudayaan yang terdapat di wilayah Indonesia yang terletak paling barat, yakni Papua atau yang dulunya kita kita kenal dengan sebutan Irian Barat.

Di papua masih banyak kita jumpai suku suku asli yang mendiami daerah tersebut, kebanyakan dari mereka belum tersentuh oleh pengaruh budaya luar tidak seperti di pulau pulau lainnya seperti pulau Jawa, pulau Sumatera dan lain lainnya. Hal ini membuat keadaan akan budayanya masih belum terkontaminasi oleh kebudayaan dari luar pulau tersebut. Batapa indahnya bangsa kita jika kebudayaan akan dari tiap daerahnya masing masing masih utuh dengan seutuhnya tanpa harus tepengaruhi oleh kebudayaan dari negara asing. Kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai koteka, mungkin sudah tak asing lagi bagi kita semua dengan kata kata itu. Koteka merupakan pakaian untuk menutupi kemaluan dari para pria di Papua. Secara harfiah kata ini bermakna pakaian, berasaladari bahasa Mee suku Dani yang hidup di lembah Baliem – Wamena – kabupaten Jaya wijaya menyebut pakaian tradisional laki-laki ini dengan nama holim atau horim. Selanjutnya setiap suku masyaraskat pribumi pegunungan tengah mempunyai nama sendiri

Gambar Koteka

Orang Mee menyebutnya bobbe. Bobbe biasanya di tanam di kebun atau di halaman rumah. Proses pembuatannya, bobbe dipetik (biasanya yang sudah tua) kemudian dimasukkan kedalam pasir halus. Di atas pasir halus tersebut dibuat api yang besar. Setelah panas kulit bobbe akan lembek dan isinya akan mencair, lalu biji-biji beserta cairan akan keluar dari dalam ruas bobbe. Setelah itu, bobbe digantung (dikeringkan) di perapian hingga kering. Setelah kering dilengkapi dengan anyaman khusus dan siap pakai sebagai koteka.

Di tahun 1950, Misionaris yang datang ke Papua, telah mengkampanyekan penggunaan celana sebagai pengganti Koteka, namun usaha itu tidak sepenuhnya berhasil, karena Suku Dani dilembah baliem saat itu masih ada yang menggunakan Koteka, hingga memasuki tahun 1960 Pada masa Pemerintahan RI, kampanye penggunaan celana terus di suarakan, namun belum berdampak signifikan.

Memasuki Tahun 1971 melalui Gubernur Frans Kaisepo, kampanye anti koteka di gelar, pada masa ini di kenal sebagai "operasi koteka", dengan cara membagi-bagikan Pakaian kepada penduduk, namun operasi itu berdampak pada penyakit kulit yang menyerang warga, dikarenakan tidak adanya sabun untuk mencuci pakaian.

Di Tahun - tahun berikutnya pemakaian Koteka pada Masyarakat penggunungan Papua semakin berkurang, itu dikarenakan perkembangan hidup modern, dan telah banyaknya laki-laki penggunungan papua yang terpelajar, Penggunaan Koteka pada saat ini, masih dapat di Jumpai ketika berlangsungnya Upacara Adat, namun tidak menutup kemungkinan penggunaan Koteka akan semakin tersisihkan.

Berita
Mendaftarkan Koteka sebagai warisan Budaya tak benda ke Unesco, yang merupakan usulan dari Balai Penelitian Arkeolog Jayapura, Papua, adalah tindakan yang tepat, untuk mengupayakan Budaya Papua yang juga harus memiliki Payung Hukum, dengan begitu peninggalan sejarah Budaya tidak musnah, namun bisa menjadi ingatan sejarah masa lampau yang akan menjadi bagian dari ilmu pendidikan yang mengulas tentang sejarah kehidupan sosial budaya masyarakat Papua pada jaman sebelum modern.

Kesimpulan
Setelah mengetahui Sejarah dan Fungsi Koteka dalam kehidupan masyarakat Papua, penulis tidak menemukan Filosofi yang terkandung dalam koteka itu sendiri, namun penilain-nya lebih kepada unsur seni dan keterampilan. Di jaman modern ini, Koteka yang semakin tersisih, akan fungsinya memang patut untuk tetap di lestarikan dengan cara - cara mengalih fungsikan Koteka tanpa meninggalkan nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Koteka bisa digunakan sebagai media melukis dan souvenir bagi wisatawan, selain itu, dengan melestarikannya sama juga menghargai seni dan keterampilan warga setempat.

Koteka merupakan aset budaya bangsa, sekalipun di era yang modern nanti Koteka telah memiliki fungsi lain, namun tetap menjadi bagian dari kebudayaan yang tak boleh dilupakan, dengan terus melestarikan kebudayaan, sama juga telah menjaga aset budaya yang memiliki nilai - nilai leluhur didalamnya dan tidak hilang di tengah perkembangan jaman.

http://greenbirepapua.blogspot.com/2012/09/koteka-aset-budaya.html
http://deateytomawin.wordpress.com/2009/01/28/koteka-pakaian-tradisional-laki-laki-masyarakat-pegunungan-tengah-papua/

“Apa yang Anda Pikirkan?”

Mungkin Anda tak menyadari keberadaan pertanyaan di atas. Namun sebelum keberadaan facebook, kita tak pernah mendengar atau melihat tulisan pertanyaan tersebut. Sekarang pertanyaan tersebut ada, dan terpampang di depan kita ketika kita membuka akun facebook.

Pertanyaan tersebut terpampang di sana, dan kita diminta untuk mengisinya, di sana. Artinya, facebook minta input kepada kita, seperti seseorang yang minta sesuatu dan berharap diberi. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika kita memberikan apa yang diminta (yaitu “apa yang Anda pikirkan”), benarkah kita memberikannya kepada facebook. Jika jawabannya “ya”, lantas siapakah facebook itu? Apakah kita memberi jawaban itu kepada korporasi facebook. (Saya tak yakin mereka meminta kepada saya, karena saya yakin mereka tak kenal saya.) Apakah facebook itu makhluk hidup? Atau sebuah persona lain yang tidak saya sebutkan?

Saya pikir, jawabannya bukan seperti itu. Dan menurut saya, facebook adalah dummy. Menurut wikipedia, dummy adalah “Mannequin, a model of the human body used for various purposes.” Sebuah tiruan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Logika yang saya gunakan adalah bahwa sebenarnya facebook menghubungkan pembuat status dengan pembacanya. Jadi, kita membuat status itu bukan untuk perusahaan facebook. Kita membuat status untuk para pembaca. Namun kita memberikannya kepada facebook.

Lalu apa status yang kita isikan? Ada banyak hal, namun saya membaginya menjadi dua: yang sebenarnya berguna dan yang sebenarnya tak berguna. (Kata “sebenarnya” untuk menegaskan obyektifitas. Karena subyektifitas hanya membawa perdebatan yang kadang tak bermutu.) Yang berguna, menurut saya hanya ada dua, yaitu berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Lainnya hanyalah status yang tak berguna, alias omong kosong.

(Dikembangkan dari salah satu gagasan dalam buku “Hiruk Pikuk Jaringan Sosial Terhubung,” B. Melkyor Pando, S.J, Kanisius 2014)

Koteka, Pakaian Tradisional Dari Daratan Papua

Suku-suku di Papua memiliki banyak hal-hal unik, seperti adat-istiadat, bahasa, kuliner, hingga pakaian. Salah satu pakaian yang paling menggambarkan kebudayaan Papua secara umum adalah Koteka. Koteka adalah pakaian untuk menutup kemaluan pria dalam kebudayaan asli Papua. Secara harfiah, koteka sendiri bermakna pakaian yang berasal dari bahasa Mee. Suku Dani yang menempati daerah Bukit Balliem, Wamena, Jayawijaya, menyebut pakaian tradisional ini Horim/Holim. Sedangkan suku-suku di daerah lain di Papua memiliki sebutan tersendiri untuk koteka. Namun yang paling familiar adalah koteka.

Koteka terbuat dari tumbuhan yang buahnya mirip seperti mentimun dengan bentuk yang agak panjang. lebih tepatnya koteka terbuat dari kulit buah labu-labuan yang berbentuk panjang dan berkulit keras, dan mempunyai nama latin Lagenaria Sicecaria. Orang Mee menyebutnya bobbe. Bobbe biasanya di tanam di kebun atau di halaman rumah.

Proses pembuatannya, bobbe dipetik (biasanya yang sudah tua) kemudian dimasukkan kedalam pasir halus. Di atas pasir halus tersebut dibuat api yang besar. Setelah panas kulit bobbe akan lembek dan isinya akan mencair, lalu biji-biji beserta cairan akan keluar dari dalam ruas bobbe. Setelah itu, bobbe digantung (dikeringkan) di perapian hingga kering. Setelah kering dilengkapi dengan anyaman khusus dan siap pakai sebagai koteka.

Ukuran koteka biasanya berkaitan dengan aktivitas pengguna yang akan bekerja atau melakukan upacara adat. Suku-suku di Papua bisa dikenali dengan cara mereka menggunakan koteka. Banyak suku-suku di sana yang dapat dikenali dari cara mereka menggunakan koteka. Suku Yali misalnya, menyukai bentuk labu yang panjang. Sedangkan orang Tiom biasanya memakai dua labu. Biasanya koteka yang pendek digunakan saat bekerja, sedangkan koteka dengan ukuran yang lebih panjang biasa digunakan sebagai hiasan-hiasan digunakan dalam upacara adat.

Seiring waktu, koteka semakin kurang populer dipakai sehari-hari. Koteka dilarang dikenakan di kendaraan umum dan sekolah-sekolah. Kalaupun ada, koteka hanya untuk diperjualbelikan sebagai cenderamata. Di beberapa kawasan pegunungan, seperti Wamena, koteka masih dipakai. Untuk berfoto dengan pemakainya, wisatawan harus merogoh kantong beberapa puluh ribu rupiah.

Meskipun di era modern ini kotek atelah beralih fungsi, namun koteka tetap menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan menjaga aset budaya yang ada di Indonesia sama artinya kita menjaga nilai-nilai luhur yang tidak akan hilang meski ada di era modern. (Hikari/ensiklopediaindonesia.com) (Foto: realifactpost.com; iveecharismanta.blogspot.com)

Koteka

Koteka adalah pakaian untuk menutup kemaluan laki-laki dalam budaya sebagian penduduk asli Pulau Papua. Koteka terbuat dari kulit labu air, Lagenaria siceraria. Isi dan biji labu tua dikeluarkan dan kulitnya dijemur. Secara harfiah, kata ini bermakna "pakaian", berasal dari bahasa salah satu suku di Paniai. Sebagian suku pegunungan Jayawijaya menyebutnya holim atau horim.

Tak sebagaimana anggapan umum, ukuran dan bentuk koteka tak berkaitan dengan status pemakainya. Ukuran biasanya berkaitan dengan aktivitas pengguna, hendak bekerja atau upacara. Banyak suku-suku di sana dapat dikenali dari cara mereka menggunakan koteka. Koteka yang pendek digunakan saat bekerja, dan yang panjang dengan hiasan-hiasan digunakan dalam upacara adat.

Namun demikian, setiap suku memiliki perbedaan bentuk koteka. Orang Yali, misalnya, menyukai bentuk labu yang panjang. Sedangkan orang Tiom biasanya memakai dua labu.

Di kawasan pegunungan, seperti Wamena, koteka masih dipakai. Untuk berfoto dengan pemakainya, wisatawan harus merogoh kantong beberapa puluh ribu rupiah. Di kawasan pantai, orang lebih sulit lagi menemukannya.

Operasi Koteka

Sejak 1950-an, para misionaris mengampanyekan penggunaan celana pendek sebagai pengganti koteka. Ini tidak mudah. Suku Dani di Lembah Baliem saat itu kadang-kadang mengenakan celana, namun tetap mempertahankan koteka.

Pemerintah RI sejak 1960-an pun berupaya mengurangi pemakaian koteka. Melalui para gubernur, sejak Frans Kaisiepo pada 1964, kampanye antikoteka digelar.

Pada 1971, dikenal istilah "operasi koteka" dengan membagi-bagikan pakaian kepada penduduk. Akan tetapi karena tidak ada sabun, pakaian itu akhirnya tak pernah dicuci. Pada akhirnya warga Papua malah terserang penyakit kulit.

Profil Lengkap Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Profil Komando Resimen Mahasiswa Papua Se-Jaw Dan Bali

PROFIL

Nama Negara : PAPUA BARAT (WEST PAPUA)
Lambang Negara : BURUNG MAMBRUK
Nama Parlemen : NIEUW-GUINEA RAAD/PAPUA VOLKS-RAAD
Semboyan : "ONE PEOPLE ONE SOUL" (SEJIWA SEBANGSA)
Bendera Negara : BINTANG KEJORA
Nama Bangsa : PAPUA

Lagu Kebangsaan : HAI TANAHKU PAPUA.
Mata Uang : Golden

* NAMA NEGARA : WEST PAPUA (PAPUA BARAT)

BANGSA/NEGARA PAPUA BARAT TELAH MERDEKA BERDAULAT ADIL DAN MAKMUR SECARA DEMOKRATIS,*NKRPB*"NEGARA KESATUAN REPUBLIK PAPUA BARAT". DENGAN GARIS TERITORIAL SORONG SAMPAI MERAUKE YANG TAK MEMECAH BELAH MENJUNJUNG TINGGI BERSATU PADU, BERBAGAI SUKU BANGSA BERRAS KULIT HITAM YANG MENDIAMI DITENGAH KEKAYAAN ALAM DAN KEKAYAAN BUDAYANYA DIATAS BUMI PAPUA. NKRPB MEMPUNYAI SEJARAH REVOLUSI PENJAJAHAN YANG SANGAT MENGSIGNIFIKAN DI ALAMI OLEH RAKYAT PAPUA DARI BANGSA-BANGSA LAIN YAITU; PORTUGIS, JEPANG, BELANDA, DAN NEGARA-NEGARA LAINNYA DARI EROPA DAN INDONESIA ASIA TENGGARA. NEGARA PAPUA BARAT MEMPUNYAI DASAR-DASAR YAITU:
1. HAK
2. BUDAYA
3. LATARBELAKANG SEJARAH
4. KEADAAN SEKARANG

ad 1. Hak
Kemerdekaan adalah »hak« berdasarkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration on Human Rights) yang menjamin hak-hak individu dan berdasarkan Konvenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak kolektif di dalam mana hak penentuan nasib sendiri (the right to self-determination) ditetapkan.

»All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development - Semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri. Atas dasar mana mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi dan budaya mereka«

(International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1). Nation is used in the meaning of People (Roethof 1951:2) and can be distinguished from the concept State - Bangsa digunakan dalam arti Rakyat (Roethof 1951:2) dan dapat dibedakan dari konsep Negara (Riop Report No.1). Riop menulis bahwa sebuah negara dapat mencakup beberapa bangsa, maksudnya kebangsaan atau rakyat (A state can include several nations, meaning Nationalities or Peoples).
Ada dua jenis the right to self-determination (hak penentuan nasib sendiri), yaitu external right to self-determination dan internal right to self-determination.

External right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri untuk mendirikan negara baru di luar suatu negara yang telah ada. Contoh: hak penentuan nasib sendiri untuk memiliki negara Papua Barat di luar negara Indonesia. External right to self-determination, or rather self-determination of nationalities, is the right of every nation to build its own state or decide whether or not it will join another state, partly or wholly (Roethof 1951:46) - Hak external penentuan nasib sendiri, atau lebih baiknya penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, adalah hak dari setiap bangsa untuk membentuk negara sendiri atau memutuskan apakah bergabung atau tidak dengan negara lain, sebagian atau seluruhnya (Riop Report No.1). Jadi, rakyat Papua Barat dapat juga memutuskan untuk berintegrasi ke dalam negara tetangga Papua New Guinea. Perkembangan di Irlandia Utara dan Irlandia menunjukkan gejala yang sama. Internal right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri bagi sekelompok etnis atau bangsa untuk memiliki daerah kekuasaan tertentu di dalam batas negara yang telah ada. Suatu kelompok etnis atau suatu bangsa berhak menjalankan pemerintahan sendiri, di dalam batas negara yang ada, berdasarkan agama, bahasa dan budaya yang dimilikinya. Di Indonesia dikenal Daerah Istimewa Jogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah daerah-daerah semacam ini biasanya dilimpahi kekuasaan otonomi ataupun kekuasaan federal. Sayangnya, Jogyakarta dan Aceh belum pernah menikmati otonomi yang adalah haknya.
ad 2. Budaya

Rakyat Papua Barat, per definisi, merupakan bagian dari rumpun bangsa atau ras Melanesia yang berada di Pasifik, bukan ras Melayu di Asia. Rakyat Papua Barat memiliki budaya Melanesia. Bangsa Melanesia mendiami kepulauan Papua (Papua Barat dan Papua New Guinea), Bougainville, Solomons, Vanuatu, Kanaky (Kaledonia Baru) dan Fiji. Timor dan Maluku, menurut antropologi, juga merupakan bagian dari Melanesia. Sedangkan ras Melayu terdiri dari Jawa, Sunda, Batak, Bali, Dayak, Makassar, Bugis, Menado, dan lain-lain.

Menggunakan istilah ras di sini sama sekali tidak bermaksud bahwa saya menganjurkan rasisme. Juga, saya tidak bermaksud menganjurkan nasionalisme superior ala Adolf Hitler (diktator Jerman pada Perang Dunia II). Adolf Hitler menganggap bahwa ras Aria (bangsa Germanika) merupakan manusia super yang lebih tinggi derajat dan kemampuan berpikirnya daripada manusia asal ras lain. Rakyat Papua Barat sebagai bagian dari bangsa Melanesia merujuk pada pandangan Roethof sebagaimana terdapat pada ad 1 di atas.
ad 3. Latarbelakang Sejarah Kecuali Indonesia dan Papua Barat sama-sama merupakan bagian penjajahan Belanda, kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun hubungan politik sepanjang perkembangan sejarah. Analisanya adalah sebagai
berikut:

Pertama: Sebelum adanya penjajahan asing, setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, di mana, sebagai contoh, seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbai. Dari dalam tingkat pemerintahan tradisional di Papua Barat tidak terdapat garis politik vertikal dengan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ketika itu.

Kedua: Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Misalnya, gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, yang pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Menufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.

Ketiga: Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak sama dengan lamanya penjajahan Belanda di Papua Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun dan berakhir ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Papua Barat, secara politik praktis, dijajah oleh Belanda selama 64 tahun (1898-1962).

Keempat: Batas negara Indonesia menurut proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah dari »Aceh sampai Ambon«, bukan dari »Sabang sampai Merauke«. Mohammed Hatta (almarhum), wakil presiden pertama RI dan lain-lainnya justru menentang dimasukkannya Papua Barat ke dalam Indonesia (lihat Karkara lampiran I, pokok Hindia Belanda oleh Ottis Simopiaref).

Kelima: Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah dimufakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian. (Lihat lampiran II pada Karkara oleh Ottis Simopiaref).

Keenam: Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera national »Kejora«, »Hai Tanahku Papua« sebagai lagu kebangsaan dan nama negara »Papua Barat«. Simbol-simbol kenegaraan ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.

Ketujuh: Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.

Kedelapan: Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri. (Silahkan lihat lebih lanjut pokok tentang Pepera dalam Karkara oleh Ottis Simopiaref).

Kesembilan: Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo (almarhum), bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri, Raja Ati Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari DVP-Demokratische Volkspartij, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami (alm.) dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua, Permenas Awom (alm.), Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay (alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas Jouwe, Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua Barat.
ad 4. Realitas Sekarang

Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu, penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia. Perlawanan menjadi semakin keras sebagai akibat dari (1) penindasan yang brutal, (2) adanya ruang-gerak yang semakin luas di mana seseorang dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan (3) membanjirnya informasi yang masuk tentang sejarah Papua Barat. Rakyat Papua Barat semakin mengetahui dan mengenal sejarah mereka. Kesadaran merupakan basis untuk mentransformasikan realitas, sebagaimana almarhum Paulo Freire (profesor Brasilia dalam ilmu pendidikan) menulis. Semangat juang menjadi kuat sebagai akibat dari kesadaran itu sendiri.

Pada tahun 1984 terjadi exodus besar-besaran ke negara tetangga Papua New Guinea dan empat pemuda Papua yaitu Jopie Roemajauw, Ottis Simopiaref, Loth Sarakan (alm.) dan John Rumbiak (alm.) memasuki kedutaan besar Belanda di Jakarta untuk meminta suaka politik. Permintaan suaka politik ke kedubes Belanda merupakan yang pertama di dalam sejarah Papua Barat. Gerakan yang dimotori Kelompok Musik-Tari Tradisional, Mambesak (bahasa Biak untuk Cendrawasih) di bawah pimpinan Arnold Ap (alm.) merupakan manifestasi politik anti penjajahan yang dikategorikan terbesar sejak tahun 1969. Kebanyakan anggota Mambesak mengungsi dan berdomisili di Papua New Guinea sedangkan sebagian kecil masih berada dan aktif di Papua Barat.

Dr. Thomas Wainggai (alm.) memimpin aksi damai besar pada tanggal 14 Desember 1988 dengan memproklamirkan kemerdekaan negara Melanesia Barat (Papua Barat). Setahun kemudian pada tanggal yang sama diadakan lagi aksi damai di Numbai (nama pribumi untuk Jayapura) untuk memperingati 14 Desember. Dr. Thom Wainggai dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun, namun beliau kemudian meninggal secara misterius di penjara Cipinang. Papua Barat dilanda berbagai protes besar-besaran selama tahun 1996. Tembagapura bergelora bagaikan air mendidih selama tiga hari (11-13 Maret). Numbai terbakar tanggal 18 Maret menyusul tibanya mayat Thom Wainggai. Nabire dijungkir-balik selama 2 hari (2-3 Juli). Salah satu dari aksi damai terbesar terjadi awal Juli 1998 di Biak, Numbai, Sorong dan Wamena, kemudian di Manokwari. Salah satu pemimpin dari gerakan bulan Juli 1998 adalah Drs. Phillip Karma. Drs. P. Karma bersama beberapa temannya sedang ditahan di penjara Samofa, Biak sambil menjalani proses pengadilan. Gerakan Juli 1998 merupakan yang terbesar karena mencakup daerah luas yang serentak bergerak dan memiliki jumlah massa yang besar. Gerakan Juli 1998 terorganisir dengan baik dibanding gerakan-gerakan sebelumnya. Di samping itu, Gerakan Juli 1998 dapat menarik perhatian dunia melalui media massa sehingga beberapa kedutaan asing di Jakarta menyampaikan peringatan kepada ABRI agar menghentikan kebrutalan mereka di Papua Barat. Berkat Gerakan Juli 1998 Papua Barat telah menjadi issue yang populer di Indonesia dewasa ini. Di samping sukses yang telah dicapai terdapat duka yang paling dalam bahwa menurut laporan dari PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) lebih dari 140 orang dinyatakan hilang dan kebanyakan mayat mereka telah ditemukan terdampar di Biak. Menurut laporan tersebut, banyak wanita yang diperkosa sebelum mereka ditembak mati. Realitas penuh dengan represi, darah, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan, namun perjuangan tetap akan dilanjutkan. Rakyat Papua Barat menyadari dan mengenali realitas mereka sendiri. Mereka telah mencicipi betapa pahitnya realitias itu. Mereka hidup di dalam dan dengan suatu dunia yang penuh dengan ketidakadilan, namun kata-kata Martin Luther King masih disenandungkan di mana-mana bahwa »We shall overcome someday!« (Kita akan menang suatu ketika!).
Masa depan: Tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai subjek masalah di dalam Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Belanda. (Untuk Roma Agreement, silahkan melihat lampiran pada Karkara oleh Ottis Simopiaref). Rakyat Papua Barat tidak diberi kesempatan untuk memilih secara demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice disulap artinya oleh pemerintah Indonesia menjadi Pepera. Di sini terjadi manipulasi pengertian dari Act of Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya Pepera melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Ketidakseriusan PBB untuk menerima laporan Ortiz Sans merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri. PBB justru melakukan pelecehan HAM melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua Barat akan tetap berjuang menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar kembali memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu. Sejak pencaplokan pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu berpropaganda bahwa yang pro kemerdekaan Papua Barat hanya segelintir orang yang sedang bergerilya di hutan. Tapi, Gerakan Juli 1998 membuktikan yang lain di mana dunia telah menyadari bahwa jika diadakan suatu referendum bebas dan adil maka rakyat Papua Barat akan memilih untuk merdeka di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun semakin menyadari hal ini.

Menurut catatan sementara, diperkirakan bahwa sekitar 400 ribu orang Papua telah meninggal sebagai akibat dari dua hal yaitu kebrutalan ABRI dan kelalaian politik pemerintah. Sadar atau tidak, pemerintah Indonesia telah membuat sejarah hitam yang sama dengan sejarah Jepang, Jerman, Amerikat Serikat, Yugoslavia dan Rwanda. Jepang kemudian memohon maaf atas kebrutalannya menduduki beberapa daerah di Asia-Pasifik pada tahun 1940-an. Sentimen anti Jerman masih terasa di berbagai negara Eropa Barat. Ini membuat para pemimpin dan orang-orang Jerman menjadi kaku jika mengunjungi negara-negara yang pernah didukinya, apalagi ke Israel. Berbagai media di dunia pada 4 Desember 1998 memberitakan penyampaian maaf untuk pertama kali oleh Amerika Serikat (AS) melalui menteri luarnegerinya, Madeleine Albright. "Amerika Serikat menyesalkan »kesalahan-kesalahan yang amat sangat« yang dilakukannya di Amerika Latin selama perang dingin", kata Albright. AS ketika itu mendukung para diktator bersama kekuatan kanan yang berkuasa di Amerika Latin di mana terjadi pembantaian terhadap berjuta-juta orang kiri. Semoga Indonesia akan bersedia untuk merubah sejarah hitam yang ditulisnya dengan memohon maaf kepada rakyat Papua Barat di kemudian hari. Satu per satu para penjahat perang di bekas Yugoslavia telah diseret ke Tribunal Yugoslavia di kota Den Haag, Belanda. Agusto Pinochet, bekas diktator di Chili, sedang diperiksa di Inggris untuk diekstradisikan ke Spanyol. Dia akan diadili atas terbunuhnya beribu-ribu orang selama dia berkuasa di Chili. Suatu usaha sedang dilakukan untuk mendokumentasikan identitas dan kebrutalan para pemimpin ABRI di Papua Barat. Dokumentasi tersebut akan digunakan di kemudian hari untuk menyeret para pemimpin ABRI ke tribunal di Den Haag. Akhir tahun ini (1998) dunia membuka mata terhadap beberapa daerah bersengketa (dispute regions), yaitu Irlandia Utara, Palestina dan Polisario (Sahara Barat). Kedua pemimpin di Irlandia Utara yang masih dijajah Inggris menerima Hadiah Perdamaian Nobel (Desember 1998). Bill Clinton, presiden Amerikat, yang mengunjungi Palestina, tanggal 14 Desember 1998, mendengar pidato dari Yaser Arafat bahwa daerah-daerah yang diduki di Palestina harus ditinggalkan oleh Israel. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang mengadakan tour di Afrika Utara mampir di Aljasaria untuk mencoba menengahi konflik antara Front Polisario dan Maroko. Front Polisario dengan dukungan Aljasaria masih berperang melawan Maroko yang menduduki Polisario (International Herald Tribune, Nov. 30, 1998). Mengapa ada konflik di Irlandia Utara, Palestina dan Polisario? Karena rakyat-rakyat di sana menuntut hak mereka dan memiliki budaya serta latar-belakang sejarah yang berbeda dari penjajah yang menduduki negeri mereka. Realitas sekarang menunjukkan bahwa rakyat-rakyat di sana masih tetap berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Realitas sekarang di Papua Barat membuktikan adanya perlawanan rakyat menentang penjajahan Indonesia. Ini merupakan manifestasi dari makna faktor-faktor budaya, latar-belakang sejarah yang berbeda dari Indonesia dan terlebih hak sebagai dasar hukum di mana rakyat Papua Barat berhak untuk merdeka di luar Indonesia.

Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latarbelakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia bermartabat. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan. Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan meneriakkan pekikan Martin Luther King, pejuang penghapusan perbedaan warna kulit di Amerka Serikat, "Lemparkan kami ke penjara, kami akan tetap menghasihi. Lemparkan bom ke rumah kami, dan ancamlah anak-anak kami, kami tetap mengasihi". Rakyat Papua Barat mempunyai sebuah mimpi yang sama dengan mimpinya Martin Luther King, bahwa »kita akan menang suatu ketika«.

Tulisan di atas dipetik dari diktat berjudul Karkara karangan Ottis Simopiaref. Ottis Simopiaref lahir tahun 1953 di Biak, Papua Barat dan sedang berdomisi di Belanda sejak 14 Maret 1984 setelah bersama tiga temannya lari dan meminta suaka politik di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta tanggal 28 Februari 1984.

**LAGU KEBANGSAAN PAPUA BARAT : HAI TANAH KU PAPUA

Lagu Kebangsaan : HAI TANAHKU PAPUA.

HAI TANAHKU PAPUA

Hai Tanahku Papua, Kau Tanah Lahirku, Ku Kasih Akan Dikau, Sehingga Ajalku.	Kukasih Hutan-hutan, Selimut Tanahku, Ku Suka Mengembara, Dibawah Naungmu.
Kukasih Pasir Putih, Dipantaimu Senang, Dimana Lautan Biru, Berkilat Dalam Trang.	Kukasih Engkau Tanah, Yang Dengan Buahmu, Membayar Kerajinan, Dan Pekerjaanku.
Kukasih Bunyi Ombak, Yang Pukul Pantaimu, Nyanyian Yang Selalu, Senangkan Hatiku.	Syukur Bagi-Mu Tuhan, Kaubrikan Tanahku, Bri Aku Rajin Juga, Sampaikan Maksud-Mu.
Kukasih Gunung-gunung, Besar Mulialah, Dan Awan Yang Melayang, Keliling Puncaknya.

***LAMBANG NEGARA : BURUNG MAMBRUK

Nama Parlemen : NIEUW-GUINEA RAAD/PAPUA VOLKS-RAAD

Semboyan : "ONE PEOPLE ONE SOUL" (SEJIWA SEBANGSA)

Bendera Negara : BINTANG KEJORA

	JIKA KAMI INGAT KEADAAN SEKARANG, KAMI LIHAT:
	MERAH melambangkan api politik yang sedang merajalela dan hendak memperkosa nasib, tanah dan bangsa Papua. BINTANG PUTIH ditengah merah itu melambangkan bangsa Papua yang sedang bangkit mendesak ditengah api politik itu untuk memperoleh tempatnya sendiri disamping bangsa-bangsa lain di bumi. TUJUH BARIS MEMBUMI BIRU mengibaratkan tersebarnya bangsa Papua diantara enam keresidenan yang dilambangkan oleh ENAM BARIS PUTIH MEMBUMI pula.
	JIKA KAMI PANDANG KEMUDIAN HARI, KAMI LIHAT:
	BINTANG PUTIH (BINTANG KEJORA) adalah bangsa Papua yang penuh perasaan suci dan hukum mengambil tempatnya diantara bangsa-bangsa didunia ini. Bintang Putih diatas lapangan MERAH adalah bangsa Papua yang bersedia pula dengan berani dan hati jujur mempertahankan tempatnya didunia yang penuh pertempuran dengan sekalian berusaha sepenuh tenaganya membangun negara yang makmur dan bahagia. TUJUH BARIS BIRU diantara ENAM BARIS PUTIH melambangkan semua suku bangsa, dengan berbagai bahasa dan kebiasaan hidupnya yang bersama-sama hidup diberbagai residentie sekarang ini yang nanti akan menjadi propinsi dikemudian hari.

Nama Bangsa : PAPUA

Mata Uang : Golden

Diposkan oleh HEART OF PAPUA

TPNPB : Jiwa Patriot Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

WPNLA - Jiwa Patriot Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

Tetap berjiwa patriot. Semangat yg patah meremukan tulang tetapi Selaras dgn surga membuat kita tenang menghadapi ancaman badai.

Menungguh kehendak Tuhan adalah baik sebab mendahului Tuhan akibatnya kacau.

Perlahan namun pasti, Kalah nasi hal yg biasa tapi kalah aksi membuat lawan membaca pergerakan.

Maka dari itu : boleh kalah nasi tapi jgn kalah aksi.

¤Bersatu utk Tujuan Revolusi Total Papua Barat¤

Jangan Lupa Boikut Pemilu - Ayo Golput Pilpres 2014

Share this post :

KNPB and PRD Yahukimo, Hold a peaceful Demonstration Supporting the Opening Free West Papua campaign office in Perth, Australia

KNPB bersama takyat papua mendukung pembukan kantor OPM di Australia

YAHUKIMO - Today KNPB and PRD Yahukimo with thousands people have done peaceful demonstration to support the opening and launch of the Free West Papua Campaign Australia office on 27 April 2013 in the capital Dekai, Yahukimo, West Papua.

The support action begins at 07:00 to 8:30 WPB with gathering and political speeches in the main of capital city of Dekai, Yahukimo district.
In support of the action of the Chairman of the KNPB Yahukimo region, Erinus Suhuniap said, “we KNPB West Papua National Committee as the national media of West Papua will continue to fight for the Right to Self-determination for the people of West Papua, and We reject all government policies in West Papua, also we are asking to International community for organize a referendum is the best solution for us”.

Then Chairman of the regional Parliament of West Papua (PRD), Aminus Balingga said, “ We the people of West Papua refused Indonesian election, because Indonesia present in West Papua was illegal occupation since 1963, therefore we will boycott the Indonesia presidential election on July 2014 across of Yahukimo.
At 13:30 afterwards the chairman of the WPB KNPB read political statements in support of opening offices in Australia. There are some points of our political statement are:

1. We West Papua National Committee (KNPB) and the People's Parliament (PRD) Yahukimo region with all the components of the people of West Papua fully supports of opening of Free West Papua Campaign Australia office today, on 27 April 2014 in Australia .

2. We Urged the United Nations (UN) Special force Peace Keeper immediately send to West Papua to monitoring and have a new referendum in West Papua.

3. We West Papua National Committee (KNPB) and West Papua Parliament (PRD) will Boycott Indonesia Presidential Election on 9 of July 2014. We want immediate solution of new referendum in West Papua.

4. We urge the United Nations immediately take action and give a choice of self-determination for the people of West Papua through the international mechanism (Referendum).

We asked the people of West Papua solidarity of the international community to support our dignity to be free from Indonesia colonialism and have a right life without intimidation and terror.

We would like to thank you to the Australian government and Australian people for welcoming our West Papua Independence Leader, Benny Wenda for the opening Free West Papua Campaign Australia office.