EBIH DEKAT MELIHAT KAMPANYE MERAH HITAM KAUM MUDA PASIFIK UNTUK WEST PAPUA

EBIH DEKAT MELIHAT KAMPANYE MERAH HITAM KAUM MUDA PASIFIK UNTUK WEST PAPUA

Joey Tau (Jubi/Mawel)

Suva,21/6 (Jubi)- Kaum muda di kawasan Pasifik baru saja meluncurkan kampanye merah hitam di Suva, Fiji, Jumat (20/6) sebagai bentuk solidaritas , melawan gerakan berdarah di West Papua.

Pada Jumat siang itu, taksi kota yang membawa rombongan jurnalis berhenti di seberang jalan, di antara gedung bercat biru dan hijau. Gedung hijau itu merupakan kantor Pacific of Confrence Churches (PCC). Sedang Gedung biru merupakan kantor Pacific Network on Globalisation (PANG).

Di depan kantor PANG, dari jauh nampak sejumlah kertas bertuliskan ‘Bula Garage Sale, Sausage Siggle $3, Carage Sale’ terpampang di depan teras rumah. Di teras tergantung sejumlah pakaian dan aksesori. Tulisan Bula Garage Sale di atas kertas putih diwarnai Merah Biru.

Aksi itu menjadi perhatian publik. Sejumlah orang masuk keluar. Ada beberapa pria dan wanita mengenakan baju hitam memandu pengunjung aksi menjelaskan tulisan dan aksi mereka.

“Itu orang jualan pakaian,”tutur seorang jurnalis kepada rekannya.

“Coba kita pergi masuk lihat dulu. Jangan sampai ada yang penting bagi kita,”ajak jurnalis yang lain mengajak memasuki gedung biru itu.

kepada pengunjung, seorang pria tinggi, berkulit sawo, nampak fasih menjelaskan arti dari pita warna merah-hitam yang menjadi simbol utama dari aksi itu.

Ketika kami memasuki tiba di tempat aksi, pria itu mengahiri penjelasannya kepada pengunjung terdahulu. Ia menyambut kedatangan kami dan memperkenalkan dirinya.

“Saya Joey” tutur pria pemilik nama lengkap Joey Tau ini. “Hari ini kami anak-anak muda anggota Pacific of Confrences shurches (PCC), Pacific Network on Globalisation (PANG) and sejumlah mahasiswa Universitas South Pacific (USP) meluncurkan kampanye Merah Hitam atau kami namakan “We Bleed Black and Red Campaign,”tuturnya.

Kemudian Joey menjelaskan makna warna merah hitam. “Warna merah melambangkan Bintang Fajar dan Hitam melabangkan kehidupan manusia West Papua yang berlumuran darah, kami mengajak semua orang mengunakan simbol ini sebagai dukungan kita terhadap darah terus tumpah akibat kekejaman penguasa,”tutur Joey menjelaskan gelang karet dan pita merah hitam yang mereka anyam.

Anak-anak muda ini menuturkan kisah berlumuran darah, harapan, keinginan orang West Papua dalam dua lembar kertas dengan judul “West Papua: No-One’s Colony,”. Pamflet ini mereka bagikan kepada pengunjung.

Menurut Joey, kampanye akan menjadi kampanye mingguan di Fiji dan kemudian bergerak ke negara-negara Pasifik lainnya. “Kami akan melakukan kampanye ini setiap hari Rabu, dari satu tempat ke tempat lainnya,”tuturnya.

Kepada mereka yang berpartisipasi dalam kampanye ini, menurut Joey, akan mendapatkan gambar dan kisah dukungan mengenai West Papua. 

Kampanye itu juga diisi dengan aksi menganyam pita merah hitam, mengumpulkan pakaian , buku dan novel , sepatu dan perhiasan bekas yang kemudian dijual dengan harga bervariasi. 

Pita dan gelang merah hitam dijual dengan harga satu Dollar Fiji atau setara 6 ribu rupiah, dan novel dijual dengan harga 1-5 Dollar Fiji atau setara 6.000-30.000 ribu rupiah.

Menurut Joey, uang itu akan menjadi dana untuk mengumpulkan kaum muda Papua di suatu tempat dan membicarakan perjuangan mereka. Joey enggan mengatakan di mana pertemuan itu akan berlangsung.

“Saya tidak bisa memberitahukan rahasia kami,”tuturnya serius.

Sekertaris Jenderal PCC, Rev. Francois Pihaatae membenarkan aksi anak-anak muda itu. “ kami menggelar aksi bersama Anak-anak muda anggota FCC, PANG dan mahasiswa USP. Kampanye mulai jam 11 hingga tutup jam 4 sore”.

Para peserta aksi, lanjutnya, sengaja mengenakan pakaian hitam sebagai simbol dari kehidupan dari saudara-saudara di West Papua yang berlumur darah dan air mata, yang dalam kacamata pihaknya hidup di tengah gelap dalam gengaman penjajahan.

Karena itu, menurut pria asli Tahiti ini, pihaknya menyerukan pembebasan West Papua. “Kami menuliskan bebaskan West Papua lalu tempat di tembok pagar kantor Crisis Womens Center yang bersebelahan dengan kantor kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva,”tuturnya. (Jubi/Mawel)

Sumber :  www.tabloidjubi.com

Lagi, Para Pimpinan Agama di Fiji Dukung Papua Merdeka

Lagi, Para Pimpinan Agama di Fiji Dukung Papua Merdeka

Methodist Leader

Fiji, KNPBnews – Setelah sebelumnya Gereja-Gereja Kepulauan Solomon menyatakan dukungan Papua Merdeka, kemarin, Kamis (19/6), para Pemimpin Gereja terkemuka di Fiji -Gereja Methodist- menaikan dukungan kemerdekaan Papua dengan cara membagi-bagi Pita Merah hitam oleh Konferensi Gereja Pasifik dan Jaringan Globalisasi Pasifik.

Dalam Siaran Pers pagi, melalui halaman resmi Pacific Conference of Churches Secretariat, Gereja Methodis menyatakan bahwa kegiatan itu merupakan komitmen dari Konferensi Gereja-Gereja Pasifik dan Dewan Gereja Fiji.

“Karena itu kami mendukung seruan untuk mengakhiri pelanggaran HAM di Tanah Papua, untuk pemberdayaan sosial, ekonomi dan politik mereka dan untuk menentukan nasib sendiri,” kata pernyataan itu.

“Kami berdiri dalam solidaritas dengan saudara-saudari dan anak-anak dari Tanah Papua. Kami telah menerima seruan mereka dan kami akan echo dan berbicara kebenaran ini lebih kuat.

“Kami menegaskan pekerjaan Konferensi Gereja-gereja Pasifik terhadap masalah West Papua dan kami berharap dapat bekerja sama dengan mereka untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri dalam arti sepenuhnya untuk rakyat Tanah Papua.

Aksi solidaritas itu dilakukan pada hari Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan meninggalkan Fiji.

Sumber: http://knpbnews.com/?p=4276

SICA Supports Freedom For West Papua People

SICA Supports Freedom For West Papua People

Kepulauan Solomon (Dok. Jubi)

CHURCHES in the Solomon Islands have agreed to actively support the struggle for political independence of the people of West Papua.

The call comes a week before Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono attends the Pacific Islands Development Forum Summit in Denarau, Fiji.

“We in the Solomon Islands have heard the cries of the people of West Papua and we commit to advocating for their inherent right to gainful political self-determination and true freedom,” said Father Peter Houhou, Vicar-General of the Anglican Archdiocese of Honiara.

The re-articulation of this commitment to West Papua’s political self-determination by the church meeting is aligned with the mandate adopted by the Pacific Conference of Churches General Assembly – in the same meeting complex last year.

The assembly called on all Pacific churches to advocate the freedoms of peoples still under colonial rule in the Pacific.

“Whilst we in the Solomon Islands need to embark again on a journey to rethinking our own self-determination, we make this statement in recognition of our moral responsibility to heed the cries of our brothers and sisters in West Papua who are struggling for justice on a daily basis,” Fr Houhou said..

Two weeks ago Solomon Islands church leaders learned that the Churches must continue to exercise without fear, its prophetic role in ‘speaking truth to power’, and in reclaiming this voice, stand up to  defend, affirm and announce its solidarity with all peoples who suffer mightily under colonial oppression.

Reverend Wilfred Kurepitu, Moderator of the United Church in Solomon Islands (UCSI) called on churches to do their duty.

“It is the moral duty of the church to counter oppressive regimes of authority and to actively engage the struggle for justice, freedom and peace.
“We are hereby called, not only to wish freedom on people that remain under colonial rule, but to actively work in striving for all  oppressed people’s freedom, which also includes our brothers and sisters in Kanaky (New Caledonia) and Maohi Nui (French Polynesia),” he said.

In applauding its Government’s support in sponsoring Maohi Nui’s (French Polynesia) re-inscription onto the UN Decolonization List last year, churches in the Solomon Islands called on government to urgently show similar support to West Papua’s struggle for political independence, and in solidarity with the example set by the Government of the Republic of Vanuatu.

The workshop on Rethinking the Household of God in the Solomon Islands took place June 2-3 and was jointly organised by the Anglican Church of Melanesia (ACOM) and the Pacific Conference of Churches.

 

By :  http://www.solomonstarnews.com/features/religion/2474-sica-supports-freedom-for-west-papua-people

Hari Ini, SBY Menjadi Tamu Utama PIDF di Fiji: Ini Isu Utama dan Nama Menteri yang Dibawanya

Hari Ini, SBY Menjadi Tamu Utama PIDF di Fiji: Ini Isu Utama dan Nama Menteri yang Dibawanya

Saat SBY melakukan pertemuan bersama Presiden Fiji Ratu Epeli Nailatikau di Sheraton Resort Denarau, Nadi, Fiji. Foto: Ist.

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH --  Hari ini, Kamis, 19 Juni 2014, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan menjadi tamu utama dan memberikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 The Pacific Islands Development Forum (PIDF) atau Forum Pembangunan negara-negara Kepulauan Pasifik di Fiji.

SBY bertolak ke Fiji  Selasa, 17 Juni 2014 lalu didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa, Menteri Perikanan dan Kelautan Syarif Tjitjip Sutardjo, Menpora Roy Suryo, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam dan Kepala BIN Marcino Noorman.

Kemarin, Rabu, 18 Juni 2014, pukul 12.00 waktu setempat, SBY melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Fiji Ratu Epeli Nailatikau di Sheraton Resort Denarau, Nadi, Fiji.

Apa agenda kunjungan Presiden RI pertama sejak Indonesia merdeka itu?

Saat hendak bertolak ke Fiji, Presiden Yudhoyono mengatakan, Indonesia selama bertahun-tahun terakhir telah menjalin hubungan baik antara lain dengan negara Timor Leste, Papua Nugini, Australia, dan Selandia Baru. Presiden memaparkan hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Pasifik tersebut juga berangkat dari kesepakatan bahwa mereka semua secara resmi menghormati kedaulatan Republik Indonesia.

SBY menilai, Pacific Island Forum dan Melanesian Spearhead Group (MSG) kerap menjadi ruang kampanye politik bagi pihak-pihak yang ingin memerdekakan Papua. Maka, kunjungan SBY ke Fiji ini penting untuk menjelaskan kebijakan Indonesia tentang Papua dalam konteks hubungan internasional kepada negara-negara di Pasifik Selatan.

Hingga berita ini ditulis, majalahselangkah.com belum mengetahui hubungan kerja sama apa yang dibangun Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Fiji. Juga, belum diketahui, isi pidato SBY pada KTT ke-2 PIDF.

Diketahui, Sekretaris Jenderal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) atau Koalisi Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan, Rex Rumakiek menegaskan, Pacific Island Forum dan MSG mendukung hak rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. (GE/003/MS)

Sumber :  www.majalahselangkah.com

PCC Serukan Negara-negara Pasifik Advokasi Papua di Pertemuan PBB tentang Dekolonisasi

PCC Serukan Negara-negara Pasifik Advokasi Papua di Pertemuan PBB tentang Dekolonisasi

Juru bicara untuk PCC, Netani Rika. Foto: www.theaustralian.com.au

SUARA DUKA DARI PAPUA. The Pacific Conference of Churches atau Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC) menyerukan kepada para pemimpin negara-negara Kepulauan Pasifik dan wakil-wakil mereka di C24 (Komite Dekolonisasi PBB) yang menghadiri pertemuan PBB tentang dekolonisasi minggu ini di Fiji untuk mengadvokasi Papua Barat agar ditambahkan ke dalam daftar PBB dari wilayah tak berpemerintahan sendiri.
Juru bicara untuk PCC, Netani Rika mengatakan, ketika para pemimpin gereja bertemu tahun lalu di Kepulauan Solomon, mereka menegaskan sikap mereka bahwa orang-orang dari Pasifik harus bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri.
"Apa yang kami serukan saat ini adalah agar negara-negara Kepulauan Pasifik dan wakil-wakil mereka di C24 (Komite Dekolonisasi PBB) untuk mengambil inisiatif yang menunjukan bahwa suara rakyat Papua Barat dapat didengar dan Papua Barat dapat ditempatkan pada daftar ini juga," tutur Netani Rika seperti dikutip radionz.co.nz, 19 Mei 2014. (GE/radionz.co.nz/MS)

Menteri Luar Negeri Fiji Akan Kepalai Tim ke Jakarta dan Papua Barat

Menteri Luar Negeri Fiji Akan Kepalai Tim ke Jakarta dan Papua Barat

PAPUAN, Jakarta --- Konfrensi Tingkat Tinggi  (KTT) ke-19 negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) telah memutuskan akan mengirim Misi Menteri Luar Negeri (FMM) ke Jakarta dan Papua Barat.

Dalam forum tersebut, para pimpinan Negara-negara  Melanesia juga menunjuk Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola untuk mengepalai tim dan melakukan kesepakatan waktu dengan pemerintah Indonesia, dan membawa lima Menteri Luar Negeri lainnya untuk melihat dari dekat situasi politik Papua.

Seperti dilaporkan wartawan Tabloid Jubi, Victor Mambor dari Noumea Kaledonia Baru, dalam hasil final pertemuan pimpinan-pimpinan Negara Melanesia tersebut juga memutuskan menerima aplikasi dari West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), namun menunda keanggotaan hingga ada kunjungan FMM ke Jakarta dan Papua Barat.

Dalam komunike yang berisi 40 point, pada point 20 dan 21 dari Komunike tersebut membahas soal aplikasi dan status West Papua. Adapaun keputusan mereka sebagai berikut :

(i) MENYETUJUI bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG;

(ii) MENYETUJUI bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok

(iii) MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan

(iv) MENYETUJUI roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup:

a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia.

b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikaN laporannya kepada para pemimpin msg pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan.

c) WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan

d) d. misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL.

OKTOVIANUS POGAU

Sumber :  www.suarapapua.com